MN KAHMI meminta program pelatihan prakerja dikaji ulang secara komprehensif, tansparan, efisien dan tepat sasaran. Bahkan, lembaga/instansi penyelenggaran diwajibkan kredibel. "Agar terhindar dari konflik of interest, menguntungkan pihak/kelompok tertentu, dan berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Manimbang.
MN KAHMI mengingatkan pemerintah beserta seluruh jajarannya agar lebih empati terhadap kebutuhan mendesak di masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19, serta segera melakukan langkah antisipasi. "Mendesak DPR untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar melakukan pengawasan maksimal, agar penggunaan APBN yang tidak efektif dan efisien dapat dicegah sedini mungkin," katanya.
Kepada pejabat publik, yang memiliki otoritas, MN KAHMI berpesan agar dalam menetapkan setiap kebijakan dan program, benar-benar memastikan urgensi dan signifikansinya bagi kemaslahatan dan kepentingan rakyat.
"MN KAHMI mengajak segenap komponen bangsa untuk menguatkan kebersamaan, mengerahkan segenap sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk membantu penanganan dan pencegahan Covid-19 beserta dampaknya," tuturnya.