Kaleidoskop 2023, Putusan MK: Kemunduran Demokrasi dan Dinasti Jokowi

Faieq Hidayat
Kaleidoskop 2023, Putusan MK: Kemunduran Demokrasi dan Dinasti Jokowi. (Foto iNews.id).

Kemunduran Demokrasi

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid melihat bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam demokrasi. Hal itu dilihat dari praktik berbangsa dan bernegara saat ini telah mempertontonkan secara telanjang kepada publik maraknya penyalahgunaan kekuasaan.

“Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara,” ujar Fathul Wahid dalam keterangannya, Selasa (19/12/2023).

Menurut dia, kemunduran demokrasi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini diindikasikan oleh banyak aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu.

“Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya,” jelas Fathul.

Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri yang membentuk MK juga buka suara soal putusan itu. Megawati menyebut pembentukan MK merupakan bagian dari reformasi yang dikehendaki oleh rakyat. 

Reformasi menjadi momen perlawanan rakyat terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu sangat otoriter. 

“Dalam kultur dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktik kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi,” kata Megawati beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan kejadian di MK sebagai manipulasi hukum. Manipulasi itu terjadi akibat praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi," ucap Megawati.

Selain itu, media asal Jerman, Handesblatt juga menyoroti langkah politik Presiden Jokowi. Presiden Indonesia selama dua periode tersebut dianggap telah mematikan demokrasi di tanah air.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
Nasional
7 jam lalu

Basuki soal Putusan MK Batalkan HGU IKN 190 Tahun: Bukan Cabut Hak, cuma Revisi Mekanismenya

Nasional
3 hari lalu

Gugatan UU MD3, Aria Bima: Rakyat hanya Bisa Berhentikan Anggota DPR per 5 Tahun

Nasional
5 hari lalu

Respons Putusan MK soal Polisi di Jabatan Sipil, Ketum GCP: Polri Harus Patuh Konstitusi

Nasional
5 hari lalu

Nanik S Deyang Pastikan Tak Ada Polisi Aktif di BGN: Sony Sanjaya Sudah Pensiun dari Polri

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal