Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mengkaji sejumlah opsi relokasi kantor, termasuk potensi hibah lahan atau pemanfaatan bangunan dari berbagai pihak.
Beberapa alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan antara lain berada di wilayah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, hingga opsi pemanfaatan gedung pusat perbelanjaan (mal) yang memenuhi kriteria pelayanan publik.
“Kami sedang menjajaki apakah ada lahan yang dapat diterima dari Kabupaten Bandung atau Kota Cimahi, atau mungkin hibah dari Pak Gubernur maupun Bupati Bandung. Bahkan kemungkinan di mal-mal juga sedang kita pertimbangkan,” ucap Menteri Agus.
Agus juga memastikan bahwa proses relokasi akan direncanakan dengan matang agar tidak mengganggu kelangsungan layanan publik. Menteri Agus menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya bentuk respons terhadap pembangunan infrastruktur daerah, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih representatif, nyaman, dan modern.