Untuk diketahui, bansos beras tahun 2025 menggunakan basis data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dengan total penerima mencapai 18.277.083 KPM. Estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.
Arief menegaskan, proses pencairan bantuan harus mengikuti prosedur ketat, salah satunya adalah memastikan anggaran tersedia sebelum program dijalankan. Hal ini mengacu pada aturan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Jadi kenapa perlu waktu untuk ABT ini? Ini karena kita ikut prosedur. Kalau kata BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), saat kita mengeluarkan program, harus sudah ada anggarannya dulu. Jadi anggarannya masuk dulu, baru bisa disalurkan," ucap Arief.