Kristomei mengatakan, kondisi tanah dan lingkungan setiap daerah berbeda sehingga strategi penanganan karhutla harus disesuaikan. Khusus Papua Selatan, BNPB masih mempelajari karakteristik lahan untuk menentukan metode penanganan yang tepat.
Penggunaan natrium klorida (NaCl) dalam OMC tetap menjadi salah satu opsi. Selain itu, BNPB juga mengkaji kemungkinan penggunaan es kering (dry ice) atau metode lain sesuai kondisi atmosfer dan kebutuhan operasi.
“Kami datang ke sini untuk melihat dan mendata apa lagi yang bisa dilakukan di lapangan, sehingga kebakaran di kawasan perkebunan maupun wilayah lainnya bisa terus ditekan dan segera dipadamkan. Curah hujan masih terbatas, sehingga kita perlu melihat langkah tambahan yang bisa dilakukan, apakah melalui operasi modifikasi cuaca dengan NaCl, dry ice, atau metode lain yang sesuai,” ujar Kristomei.
Dia menambahkan, ada empat provinsi yang menjadi perhatian BNPB dalam penanganan karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua Selatan. Pemantauan langsung dilakukan untuk mengevaluasi penanganan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat.
“Kita melihat apa yang sudah dikerjakan di Papua Selatan ini agar dampaknya tidak meluas dan berlangsung lebih panjang. Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah dan kondisi yang berbeda, sehingga penanganannya juga harus disesuaikan,” ucapnya.
Kristomei menegaskan, penanganan bencana tetap mengutamakan kemampuan pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat sesuai kebutuhan. Jika kapasitas daerah tidak mencukupi, BNPB akan mengupayakan bantuan tambahan agar penanganan karhutla berjalan optimal.
“Penanganan tetap dilakukan oleh daerah terlebih dahulu. Apa yang bisa dikerjakan daerah harus dioptimalkan. Namun, apabila ada hal yang tidak bisa ditangani dan membutuhkan bantuan pusat, kami akan mencarikan dan memberikan dukungan yang diperlukan,” ujarnya.