“Sekarang kita mempunyai sistem yang bisa melihat langsung ke titiknya. Lahan-lahan konsesi atau hutan itu milik siapa, bisa kita lihat hari ini,” katanya.
Kristomei meminta BPBD dan aparatur kewilayahan segera menindaklanjuti setiap informasi titik api yang terdeteksi. Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta aparat penegak hukum juga perlu diperkuat agar pemeriksaan dan pemadaman dapat dilakukan secepat mungkin.
Menurutnya, kecepatan respons menjadi kunci mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran besar. Karena itu, informasi dari sistem pemantauan harus segera diteruskan kepada petugas pemadam maupun aparat di wilayah terkait.
“Ketika ada pemunculan titik api di layar pemantauan, langsung diinformasikan kepada TNI-Polri maupun petugas pemadam di wilayah untuk mengecek apakah benar ada titik api di lokasi tersebut. Cara seperti ini cukup efektif. Ketika api belum besar, sudah bisa dipadamkan oleh petugas maupun masyarakat yang ada di wilayah,” jelas Kristomei.
Selain pemantauan dan pemadaman, BNPB juga mengevaluasi kebutuhan dukungan operasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).