Sementara itu, jika klinik Koperasi Merah Putih belum memiliki dokter, pelayanan kesehatan masih dimungkinkan dengan memanfaatkan tenaga paramedis lainnya. Namun, standar dan petunjuk teknis pelayanannya akan berbeda dengan fasilitas yang memiliki dokter.
“Kalau tidak ada dokternya gimana? Bisa menggunakan paramedis lain, tetapi tentu guideline-nya, petunjuk teknis praktisnya berbeda antara yang ada dokter dan yang tidak ada dokternya,” ujarnya.
Dengan demikian, penggunaan tenaga paramedis menjadi salah satu opsi yang masih dibahas pemerintah. Namun, wacana tersebut tidak berarti seluruh klinik Koperasi Merah Putih nantinya diperbolehkan beroperasi tanpa dokter umum.
Dante menegaskan, pembahasan mengenai skema pelayanan tersebut belum mencapai keputusan final. Pemerintah masih harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, keterlibatan BPJS Kesehatan, sistem pembayaran, akses masyarakat, hingga ketersediaan dokter.
“Pembahasannya belum final. Nanti kalau pembahasannya sudah final, pasti kita sampaikan ke media karena banyak aspek yang terlibat,” katanya.