JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik mark up yang dilakukan Amsal Sitepu dalam kasus pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Modus tersebut disebut dilakukan melalui penggelembungan anggaran dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan, salah satu bentuk mark up yang ditemukan yakni pada biaya sewa drone yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
"Modusnya seperti apa? Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari ternyata dilaksanakan hasilnya dari penelitian cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full. Contohnya seperti itu," kata Anang saat ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).
Tak hanya itu, Kejagung menemukan adanya penggandaan anggaran pada biaya editing yang membuat nilai proyek membengkak.
"Terus biaya untuk editing segala macam sudah dianggarkan, didobelkan lagi, seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu, jadi di RAB-nya," ucap Anang.