JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, mutasi jabatan pegawai negeri sipil (PNS) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, cenderung meningkat. Mutasi terjadi jelang petahana mengajukan cuti kampanye.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menegaskan, mutasi jabatan dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016. Dalam UU itu disebutkan, mutasi jabatan dilarang enam bulan sebelum pilkada kecuali ada izin dari menteri dalam negeri (mendagri).
"Kecenderungan mendekati masa kampanye. Di mana petahana yang akan cuti di luar tanggungan negara akan fokus untuk melaksanakan kampanye, semakin gencar mengajukan usulan mutasi," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Pada Agustus 2020 saja, Akmal memaparkan, Kemendagri sudah menolak ratusan usulan mutasi jabatan yang diajukan petahana. Seperti diketahui selama Januari hingga Agustus 2020 ada 8.239 usulan mutasi jabatan bagi PNS. Dari jumlah tersebut 4.156 usulan ditolak.
"Terakhir, bulan Agustus saja kita menolak sebanyak 720 usulan mutasi. Sisanya dari Januari hingga Juli 2020," ucapnya.
Akmal mengatakan penolakan usulan mutasi karena dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu dikhawatirkan akan mengganggu netralitas PNS.
Dengan ketegasan tersebut, menurut Akmal, akan dapat melindungi PNS dari tekanan politik jelang pilkada. "Iya (agar tidak perlu takut tekanan politik). Kita mendorong dan mendukung meritokrasi dalam pengembangan karier ASN di daerah," ujarnya.