JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tengah mengevaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Pengkajian itu dilakukan karena banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem zonasi.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo mengatakan PPDB bukan lah masalah. Dia menegaskan modus yang terjadi seperti praktik penipuan hingga pemalsuan Kartu Keluarga (KK) bukan karena jalur zonasi.
"Karena adanya ketimpangan kualitas antarsekolah dan fakta bahwa jumlah bangku sekolah negeri yang tidak cukup," ujarnya dalam diskusi bertema Selayang Pandang Merdeka Belajar serta Pembagian Pusat dan Daerah di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).
Anindito menjelaskan ketimpangan kualitas antarsekolah negeri di Indonesia sangat tinggi. Hal ini lah yang menyebabkan banyak masalah terjadi dalam PPDB jalur zonasi.
"Itu yang menimbulkan berbagai masalah yang muncul di PPDB, bukan zonasinya. Bahkan kalo zonasi di hapus apa yang terjadi? Sekolah akan menerima murid berdasarkan tes saja," katanya.
Anindito mengatakan jika PPBD zonasi dihapus akan menimbulkan ketidakadilan. Sebab pihak sekolah akan menerima siswa yang berprestasi dan memiliki nilai tinggi saja. Hal ini pun menyebabkan masyarakat rentan akan tersingkir.
"Siapa yang tersingkir? Yang tersingkir adalah kelompok-kelompok rentan yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan kalau tidak ada afirmasi dari PPDB ini," ucapnya.
"Kalau menghapus jalur zonasi tidak menghapus masalah zonasi (PPDB) malah menimbulkan masalah baru," tutur Anindito.