Menurut Ferry, Kemenkop tidak hanya menggandeng Pertamina, tetapi juga bekerja sama dengan Kementerian ESDM serta berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, untuk menyediakan solusi energi terbarukan yang andal di desa-desa.
Pertamina NRE, lanjutnya, menjadi pionir dalam penyediaan energi terbarukan yang dapat langsung dioperasikan di wilayah desa terpencil.
“Dengan dukungan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pembangunan energi terbarukan di 5.000 desa akan terus dipercepat bersama Pertamina,” katanya.
Ferry menambahkan, PLTS di Kepulauan Sembur Laut dijadikan sebagai model percontohan yang diharapkan dapat direplikasi di daerah terpencil lainnya di Indonesia. Dengan ketersediaan energi yang andal, kolaborasi ini diyakini mampu mendorong pengembangan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dia juga menegaskan bahwa Kemenkop mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan sekitar 80.000 desa terpencil di Indonesia memiliki akses listrik dan badan hukum yang kuat sebagai bagian dari program pembangunan hingga 2025. Saat ini, telah terbentuk 82.000 badan hukum desa, dengan sekitar 41.000 lokasi siap dibangun infrastrukturnya. Dari jumlah tersebut, 21.000 desa telah mulai dibangun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Nusantara Nasional Indonesia.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, kolaborasi dengan Kemenkop bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, terutama yang bergantung pada sektor perikanan.