JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Hal itu akan terjadi dalam pengesahan RUU BUMN jadi UU dalam paripurna.
Lantas, siapa yang akan menjadi kepala BP BUMN? Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk sendiri Kepala BP BUMN.
Meski begitu, ia menyebut, Kepala BP BUMN diperbolehkan untuk dirangkap untuk sementara waktu.
"Ya, jadi itu nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Walaupun itu boleh dirangkap untuk sementara ya. Karena itu sepenuhnya tergantung sama Bapak Presiden siapa orang yang akan ditunjuk," ujar Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Supratman mengatakan, BP BUMN akan resmi beroperasi setelah DPR RI mengesahkan RUU BUMN. Ia berkata, Kemenpan RB bakal menyiapkan kelembagaan BP BUMN bersama Kemensesneng.
"Kan begitu diparipurnakan setelah diundangkan otomatis secara kelembagaannya nanti akan disiapkan oleh Menpan RB nanti akan menyiapkan prosesnya bersama dengan Pak Mensesneg untuk diharmonisasi di Kementerian Hukum nanti ya," tutur Supratman.
"Kan tentu ada penetapan perpresnya nanti untuk mengatur secara kelembagaan dan lain sebagainya," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI sepakat untuk membawa RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bisa disahkan menjadi UU di dalam paripurna.
Kesepakatan diambil setelah Komisi VI DPR RI mendengarkan laporan hasil Panja RUU BUMN dan pandangan mini fraksi pada Jumat (26/9/2025). Hasilnya, kedelapan fraksi sepakat untuk mengesahkan RUU BUMN di paripurna.