JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan beragam gebrakan terkait akuntabilitas; kelembagaan; hingga sistem kerja dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) sepanjang 2025.
Tahun ini, Kementerian PANRB menerbitkan berbagai kebijakan yang menjadi fondasi kunci sistem birokrasi yang lincah (agile), adaptif, memiliki visi jauh ke depan (thinking ahead), mampu melakukan reviu berkelanjutan (thinking again), dan berpikir lintas batas (thinking across).
Menteri PANRB Rini Widyantini saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB mengatakan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas. Menurutnya, Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan mampu mengimplementasi kebijakan secara cepat.
"Presiden juga mengarahkan agar birokrasi mentransformasi layanan publik melalui pendekatan digital, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan melakukan pengelolaan ASN agar kontribusinya maksimal dalam mencapai target pembangunan nasional,” ujarnya di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Reformasi birokrasi berhasil mendorong efisiensi anggaran, pelayanan publik prima, dan pemberantasan korupsi. Dalam dua tahun terakhir, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mampu mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar Rp128,5 triliun.
Pada 2025, Kementerian PANRB telah memperkuat indeks Reformasi Birokrasi dengan memastikan integrasi berbagai indeks-indeks terkait tata kelola dari berbagai kementerian/lembaga pengampu, sehingga memperkuat substansi indeks RB dan juga memudahkan K/L/D dalam proses penilaian.
Komitmen ini juga telah ditandatangani oleh kementerian/lembaga terkait, menunjukkan sinergi lintas lembaga yang kuat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Menteri Rini juga mengatakan Kementerian PANRB melanjutkan penerapan RB Tematik di tahun ini, dan memastikan penentuan tema yang sesuai dengan prioritas Presiden, dari ketahanan pangan hingga perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan maupun kesehatan. Hal ini didasari data yang kuat bahwa penerapan RB Tematik terbukti memperkuat keterkaitan langsung antara perbaikan tata kelola dengan capaian program prioritas Presiden.