Pekerjaan normalisasi sungai direncanakan mulai 12 November 2026 dengan mengerahkan sedikitnya 10 unit ekskavator. Langkah ini ditujukan untuk mengatasi sedimentasi sekaligus meningkatkan kapasitas aliran sungai agar risiko luapan air yang mengancam permukiman dapat dikurangi.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Asyari mengatakan, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat terkait pelaksanaan pekerjaan.
“Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,” kata Asyari.
Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air sekaligus pengurangan risiko banjir di Pidie Jaya. Langkah ini dilakukan selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026.
Kementerian PU menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar penanganan darurat berjalan cepat dan terukur serta dapat melindungi masyarakat dari ancaman banjir susulan.