"Kebijakan pemerintah harus menjadi acuan bagi menhan, TNI dan para pemangku kepentingan di bidang pertahanan," ujarnya.
Melalui rakor ini diharapkan semangat dan sinergi dalam mengamankan pertahanan negara terpacu. Selain itu menjadi moment peting dalam menyinkronisasikan dan mengonkretkan langkah-langkah perjalanan pertahanan negara.
Sementara itu Kasubdit Pengerahan Komponen Cadangan dan Pendukung Kol Inf Untung Purwadi menjelaskan, peran perwakilan kementerian pertahanan (PKP) di daerah adalah menyampaikan kebijakan kebijakan terkait hasil pembangunan, di mana daerah perlu tahu bahwa masyarakat mendukung pemerintah dalam pembangunan.
Dengan demikian, dalam pelaksaannya dukungan dari pemerintah daerah terhadap pertahanan negara menjadi hal yang penting. "Maka kami juga mengapresiasi pemerinrah daerah yang telah memberikan dukungan terhadap perwakilan kementerian pertahanan (PKP) di daerah," kata Untung.