Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, pemerintah daerah, kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan perekrutan tenaga kerja.
Selain meningkatkan kualitas pelatihan, Kemnaker mengarahkan BPVP untuk memperluas layanan melalui sejumlah program pendukung. Layanan tersebut mencakup pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics untuk industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat pengembangan inovasi.
Yassierli menegaskan, transformasi BPVP akan memperluas fungsi balai agar tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga mendukung produktivitas industri dan akses masyarakat terhadap pekerjaan.
"Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas," tuturnya.
Melalui transformasi tersebut, Kemnaker menargetkan pelatihan vokasi semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Penerapan pelacakan alumni dan pelibatan industri menjadi bagian dari upaya meningkatkan tingkat kebekerjaan lulusan hingga 70 persen.