Suharyanto juga menjelaskan bahwa dalam laporan yang sama, dia telah menyampaikan kondisi kabut asap yang tebal di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla.
“Namun demikian, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah. Saya memahami penggunaan kata normal dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak, sehingga saya perlu meluruskan kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” ucapnya.
Dia pun meminta maaf kepada masyarakat terdampak karhutla apabila pilihan kata yang digunakan dalam laporan tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi di tengah bencana kabut asap sebagai situasi biasa.
“Karena bukan itu maksudnya,” kata Suharyanto.
Dia memastikan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh unsur terkait terus melakukan pemadaman serta penanganan dampak kesehatan dan perlindungan masyarakat dari ancaman karhutla.
“Kami juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat. Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami,” ucapnya.