Sedangkan Irjen Pol Daniel Adityajaya mendapat mandat untuk memperketat penindakan terhadap peredaran obat ilegal, kosmetik berbahaya, pangan ilegal, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, hingga kejahatan obat dan makanan melalui perdagangan digital maupun jaringan distribusi lintas wilayah.
Untuk mewujudkan sistem pengawasan yang modern dan berbasis sains, Taruna menekankan pentingnya kolaborasi erat antara BPOM dengan Polri, Kejaksaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta pelaku usaha melalui pendekatan Academic, Business, and Government (ABG).
"Penguatan organisasi tersebut menjadi bagian dari kontribusi BPOM dalam mendukung agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045," katanya.