JAKARTA, iNews.id – Pemerintah didesak memberikan sanksi tegas kepada perusahaan ojek online menyusul banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan pengemudi mereka. Sanksi juga diperlukan agar perilaku mereka di jalan makin tertib.
Pengamat Tata Kota dan Transportasi dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menuturkan, tak hanya Kementerian Perhubungan, Polri juga diminta tak segan-segan menindak para pengemudi ojek online jika mereka terbukti melanggar.
“Termasuk Pemprov DKI wajib menegur operator angkutan online bila mereka tak tegas terhadap anggotanya,” kata Nirwono, Kamis (1/3/2018), merespons insiden di underpass Senen, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2018.
Mobil Nissan X Trail dirusak kelompok pengemudi ojek online di underpass Senen, Rabu malam. Kasus ini telah diselidiki polisi. Berdasarkan keterangan penumpang mobil Nissan X Trail Andrian dan Anton kepada polisi, kejadian pada Rabu 28 Februari malam, sekitar pukul 21.00 WIB.
Saat di underpass Senen, Andrian menyembunyikan klakson sebagai isyarat agar diberikan jalan karena ada sekelompok pengemudi ojek online sedang berkerumun di tepi terowongan. Tetapi justru pengemudi ojek online malah emosional dan mengamuk.
Menurut Nirwono, operator harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya. Sebab, perlakuan ojek online tak ubahnya seperti berandalan motor, terutama bagi mereka saat berkonvoi. “Begitu pula asosiasi atau perkumpulan yang membawahi anggota ojek untuk turut membina anggotanya untuk tertib berlalu lintas dan tidak anarkis. Bila perlu, driver yang membandel dipecat,” tuturnya.
Nirwono juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada. Sebab dalam emosi tak terkendali, seseorang dapat berani hingga bertindak di luar nalar, seperti yang terjadi di Senen.