Ditambahkan LaNyalla, Pasal 222 juga membuat harapan dan tumpuan rakyat kepada partai politik baru sebagai saluran evaluasi terhadap kepemimpinan nasional, presiden, dan wakil presiden pupus atau kandas.
"Padahal partai baru tentu tujuannya untuk menawarkan gagasan sekaligus melakukan evaluasi atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja partai politik yang lama, terutama dalam menyajikan calon pemimpin bangsa, di tahun 2024 nanti," katanya.
Dijelaskannya, penjegalan ini bukan saja melanggar Pasal 6A Ayat (2) konstitusi kita, tetapi juga melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 tentang Pendirian partai politik. Serta Undang-Undang Partai Politik yang semua muaranya yaitu menciptakan pemilu yang berintegritas dan memiliki kepastian hukum untuk tercapainya cita-cita serta tujuan nasional.
Hadir dalam dialog itu para senator anggota DPD, Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais; Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Din Syamsuddin; Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, Profesor Suteki; Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo; dan para pegiat serta pemerhati konstitusi.