JAKARTA, iNews.id - Ketua KPK, Firli Bahuri menegaskan pengungkapan kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo merupakan murni tindakan hukum. Dia meminta perkara ini tidak diseret ke ranah politik.
Firli menegaskan kasus ini jangan dilihat secara perorangan dengan mempertimbangkan unsur politis. Edhy Prabowo diketahui merupakan politikus Partai Gerindra.
"Kasus yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan tentu merupakan tindak pidana korupsi murni tidak ada kaitannya dengan politik. Jadi jangan kami diajak masuk ke dalam ranah politik," kata Firli di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2020).
Sebelumnya Edhy diketahui telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta mundur dari Partai Gerindra. Edhy merupakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra.
"Karena sesungguhnya konsep hukum setiap orang akan kami minta keterangan terkait perbuatan yang dilakukan. Kalau betul ada perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur sengaja atau lalai, selanjutnya apakah memenuhi syarat sifat melawan hukum jadi kita fokus kepada perbuatan," katanya.