JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta agar formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dikaji ulang. Hal tersebut termaktub dalam Surat Nomor 533/-85.15 yang dibuat 22 November 2021.
Anies pun membeberkan enam poin surat tersebut. Yang pertama, Pemprov DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan kenyataan di lapangan.
Hal ini kata Anies mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, Surat Menteri Ketenagakerjaan RI nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 561/6393/SJ. Dalam aturan-aturan tersebut, Anies mengatakan Pemprov DKI diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula PP Nomor 36 tahun 2021, di mana Pemprov DKI Jakarta diharuskan untuk menetapkan atau mengumumkan sebelum 21 November 2021.
“Menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan jika tidak mengikuti peraturan yang dimaksud akan mendapatkan sanksi sebagai mana tertuang dalam Pasal 81 PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan,” tulis Anies dalam surat tersebut dikutip Senin (29/11/2021).
Pemprov DKI menilai kenaikan yang hanya sebesar Rp37.749 ini dirasa sangat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yakni sebesar 1,14 persen.
“Berdasarkan formula dari PP Nomor 36 tahun 2021 kenaikan UMP di Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 (0,85 persen) menjadi Rp4.453.935 per bulan,” tulisnya.