JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara (Sumut) memastikan mereka belum mendaftarkan hasil kongres ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu menjawab kesimpangsiuran yang menyebut mereka telah mendaftarkan ke Kemenkumham.
Hasil kongres yang harus didaftarkan yaitu berupa perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik dan daftar kepengurusan baru. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen mengatakan menyusun bukti-bukti pendukung sebelum dokumen lengkap hasil KLB diserahkan ke Kemenkumham untuk diperiksa dan diverifikasi.
"Itu memang sedikit kami lengah. Kami tidak ada maksud lain-lain. Dokumentasi saja kami sedang mengumpulkan dari orang-orang yang bawa kamera," kata dia dalam konferensi pers di rumah pribadi Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
Moeldoko, mantan Panglima TNI pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi orang yang mereka pilih sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat versi KLB Sumut untuk periode 2020-2025. Pernyataan Allen itu mengklarifikasi simpang-siurnya beberapa pemberitaan yang menyebutkan Partai Demokrat kubu KLB Sumut telah menyerahkan hasil kongres ke Kemenkumham.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat versi KLB, Ilal Ferhard pada Selasa (9/3/2021) sempat menyebut mereka telah menyerahkan hasil kongres ke Kemenkumham. Namun, Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Baroto pada hari yang sama mengatakan mereka belum menerima dokumen terkait hasil kongres luar biasa Partai Demokrat.