Komisi I DPR Minta Masyarakat Proaktif Beri Masukan RUU Penyiaran

Achmad Al Fiqri
Gedung DPR/MPR (Foto: Antara)

Meski begitu, dia menilai, KPI atau Dewan Pers tidak punya kewenangan terhadap platform digital. Ada lembaga jurnalistik yang menggunakan platform digital dan mendaftarkan ke Dewan Pers maka menjadi kewenangan lembaga pers tersebut.

“Resikonya apa? Kalau sampai dia dituntut oleh misalkan saya dijelekkan oleh lembaga berita ini, saya nuntut ke pengadilan, maka tidak ada UU Pers yang akan melindungi dia karena tidak terdaftar di Dewan Pers, kira-kira begitu,” ucapnya.

“Tetapi, kan lembaga pemberitaan atau karya jurnalistik yang hadir di digital platform ini kan makin lama makin menjamur, enggak bisa dikontrol juga sama Dewan Pers, maka keluarlah ide RUU Penyiaran ini,” tandas Farhan.

Editor : Faieq Hidayat
Artikel Terkait
8 hari lalu

Ketua Fraksi PAN Putri Zulhas: 10 Anggota DPR RI Fraksi PAN Ikut Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

14 hari lalu

Metranet Hadirkan Executive Dashboard Berbasis AI, Dukung Efektivitas Operasional DPR RI

1 bulan lalu

Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang

2 bulan lalu

DPR Sahkan UU Reforma Agraria, Aturan Baru Atasi Ketimpangan dan Konflik Tanah

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal