Menurut Luqman, lambatnya penetapan penyelenggaraan pencoblosan bisa berdampak pada tahapan pemilu. Apalagi berdasarkan hasil kesepakatan dengan DPR, tahapan pemilu harus sudah dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara.
“Dimulai dengan persiapan peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan Peraturan KPU (PKPU). Kemudian persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, pendaftaran calon anggota legislatif, calon presiden dan seterusnya,” tutur Luqman.
“Pemerintah harus menjadi fasilitator yang baik, agar KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dapat menyusun, menetapkan, dan melaksanakan berbagai tahapan serta jadwal pemilu dan pilkada serentak 2024 dengan baik. Dengan persiapan yang matang, pemilu akan menjadi sarana rakyat membentuk pemerintahan yang efektif, melayani dan jauh dari praktek korupsi,” katanya.
Selain soal jadwal, Luqman juga mengingatkan agar KPU dan Kemendagri segera bersepakat terkait rencana anggaran Pemilu 2024. KPU telah mengusulkan anggaran Pemilu senilai Rp86 triliun, namun Kemendagri merasa angka tersebut terlalu tinggi apalagi di tengah perekonomian negara yang belum pulih dampak pandemi Corona.
“KPU harus segera melakukan rasionalisasi sehingga anggaran bisa lebih efisien. Kami memahami perlu adanya anggaran lebih karena pelaksanaan Pemilu dilakukan di masa Covid-19, hanya saja perlu juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah di masa pemulihan ekonomi nasional ini. KPU dapat menyisir kembali beberapa rencana belanja yang tidak urgen, seperti pembangunan beberapa kantor KPUD dan lainnya,” ujar Luqman.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI tersebut pun menekankan agar skema anggaran dipersiapkan dengan optimal. Tidak boleh pelaksanaan Pemilu terganggu akibat alokasi anggaran yang kurang mencukupi.