JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR RI mendorong satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dibentuk Polri tak gentar membongkar jaringan mafia perdagangan orang. Satgas TPPO Polri diminta menindak tegas menyelesaikan kasus TPPO yang sudah jadi momok di negeri ini.
"Satgas TPPO dibentuk untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang yang tengah darurat di negara ini. Jadi saya minta jangan gentar saat menumpas habis jaringan mafia ini," kata Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi, Selasa (13/6/2023).
Satgas TPPO yang dibentuk Polri tersebut dibuat atas tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul banyaknya ditemukan kasus perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia (WNI), khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja ke luar negeri lewat jalur non-formal atau ilegal.
Oleh karenanya, Johan Budi mengapresiasi Polri yang membentuk Satgas TPPO karena dapat membantu memerangi sindikat perdagangan orang dan penempatan PMI ilegal.
"Selama ini, persoalan perdagangan orang juga selalu kami suarakan kepada pemerintah agar keberadaan mafia TPPO segera diberantas. Harus ditumpas tuntas sampai ke akar-akarnya, jangan setengah-setengah,” tuturnya.
Politisi PDIP ini menilai, Satgas TPPO yang dibentuk dari mulai tingkat markas besar (Mabes) Polri hingga Polda jajaran akan memperkuat efektivitas penanganan kasus TPPO di seluruh wilayah tanah air. Apalagi, kasus penempatan PMI ke negara tujuan tanpa jalur formal banyak terjadi karena adanya jaringan mafia.
“Sindikat perdagangan orang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara tidak boleh diam saja, dan harus membuktikan taringnya agar mafia-mafia perdagangan orang segera diberantas,” tegas Johan Budi.