JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR mendorong satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dibentuk Polri membongkar jaringan mafia perdagangan orang hingga bagian hulu. Satgas TPPO sejauh ini dinilai baru menyelesaikan masalah perdagangan orang di hilirnya saja
Anggota Komisi III DPR, Johan Budi menilai masalah yang disasar Satgas ini seperti penggagalan pengiriman korban TPPO dan menggerebek lokasi penampungannya.
"Apa yang telah dilakukan Satgas TPPO kita apresiasi karena dapat bekerja cepat menumpas berbagai tindak kejahatan perdagangan orang,” ujar Johan Budi, Selasa (13/6/2023) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Meski begitu, Komisi III DPR berharap Satgas TPPO Polri juga dapat berkolaborasi dengan BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk mencegah kasus perdagangan orang. Johan Budi menilai dibutuhkan komitmen bersama untuk pencegahan yang progresif dari semua pihak.
“Termasuk penegakan hukum yang revolutif, penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Bagaimana menangkap otak kejahatan agar mereka mendapatkan sanksi yang keras untuk membuktikan bahwa negara hadir dan tidak boleh kalah dari mafia perdagangan orang,” tutur Johan Budi.
Di sisi lain, Satgas TPPO diminta merespons cepat adanya jalur 'gemuk' pengiriman perdagangan orang di Batam. Sebab wilayah tersebut merupakan jalur padat ditemukannya pekerja migran ilegal yang berpindah tempat menuju negara penempatan mereka.
"Selain itu, ada dugaan jaringan besar di Batam yang selalu mengirimkan pekerja migran kita secara ilegal," ucap Johan Budi.
Lebih jauh menurut catatan World Bank, saat ini terdapat 9 juta orang PMI asal Indonesia di berbagai negara, namun hanya 4,6 juta orang yang tercatat secara resmi di BP2MI. Sedangkan hampir 90 persen sisanya berangkat keluar negeri akibat penempatan tidak resmi yang dilakukan mafia perdagangan orang, baik dari Indonesia sebagai negara pengirim dan juga sindikat dari negara penempatan.
Johan Budi pun mendorong agar pemerintah melakukan sosialisasi yang masif agar masyarakat lebih teredukasi mengenai keberangkatan pekerjaan ke luar negeri dengan cara legal.
"Pekerja migran yang tercatat selalu mendapatkan perlindungan dari negara, namun yang tidak tercatat rentan terhadap risiko. Ini yang menjadi catatan dari kami di DPR," katanya.