"Sehingga tidak ada kewajiban bagi kita misalnya memastikan guru-gurunya itu memiliki status dan pengakuan yang baik Kesejahteraan yang baik, kompetensi yang baik," tuturnya.
Sebelumnya, Abdul Mu’ti berkomitmen menjalankan program wajib belajar 13 tahun. Hal itu juga menjadi bagian dari Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas.
"Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan usia lima," katanya.