Masyarakat pun diingatkan untuk berhati-hati dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan WNA. Apabila ada indikasi pelanggaran WNA, Andreas mengimbau masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib atau pihak yang berkepentingan.
“Memviralkan peristiwa pelanggaran belum tentu menjadi jawaban terhadap semua masalah. Seluruh pihak memang perlu melakukan pengawasan, namun pengawasan harus didukung bukti. Jadi lebih baik dilaporkan sesuai tata cara yang benar sehingga aparat hukum bisa bertindak tegas,” ujar Andreas.
Andreas memastikan, Komisi X DPR RI yang salah satu tugas bidang kerjanya terkait pariwisata akan terus mengawal kasus-kasus WNA nakal.
“Kita harus mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Salah satu upaya DPR RI mencegah pelanggaran WNA adalah melalui jalur diplomasi parlemen,” tutur Andreas.
“Harapannya, pemangku kebijakan negara-negara sahabat dapat mengedukasi dan memberi sosialisasi terhadap warganya yang hendak berkunjung ke Indonesia,” ucap dia.