"Kita tidak tahu apa hasilnya, karena Indonesia tidak hadir," katanya.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa para pemimpin ASEAN sepakat untuk tidak mengundang junta militer Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi. Namun, berdasarkan keputusan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN di Phon Pehm, Kamboja, hanya perwakilan non-politik yang dapat dilibatkan.
"Jadi keputusan ini secara jelas menyebutkan bahwa representasi non-politik untuk Myanmar pada KTT dan pada pertemuan Menlu masih tetap berlaku," katanya.
Sementara itu, Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini, lanjut Ngurah, terus berkomitmen untuk melaksanakan 5PC dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politik.
"Selama kami menjadi ketua ASEAN, Indonesia telah melakukan pendekatan dengan hampir semua pihak. Hanya ada beberapa pihak yang belum kami lakukan pendekatan. Dan pihak yang telah kami lakukan pendekatan termasuk SAC (Dewan Administrasi Negara), NUG (Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar), dan lainnya," katanya.
Bahkan dalam KTT ke-42 di Labuan Bajo, semua pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjadikan 5PC sebagai panduan utama ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politik dan mencari solusi damai.
"Jadi jika tidak ada pendekatan setelah KTT ke-42, itu tidak benar. Ini telah kami lakukan, oleh karena itu isu pendekatan bukan lagi menjadi persoalan. Karena Indonesia telah melakukan pendekatan dan setiap hasil pendekatan dilaporkan oleh Menlu sebagai Ketua Pertemuan Menlu ASEAN," tuturnya.