Kendati begitu, Inas mengatakan, tugas DPR dalam hal ini tidak terlepas dari persoalan legislasi, budgeting, dan pengawasan. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti impor bawang itu tidak melalui DPR.
"Izin impor adalah kewenangan Kemendag dan tidak perlu sepengetahuan DPR. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak melalui DPR. DPR hanya mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, dalam OTT ini KPK mengamankan 11 orang di daerah Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Agustus 2019 malam hingga Kamis dini hari tadi. Salah satu yang diamankan dalam OTT tersebut yakni "tangan kanan" atau orang kepercayaan anggota DPR serta pengusaha importir.
"Sebelas orang terdiri dari unsur swasta, pengusaha importir, sopir, dan orang kepercayaan anggota DPR, serta pihak lain," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi.
Berdasarkan pantauan, Tim KPK mengamankan sejumlah pihak secara bertahap sejak Rabu kemarin sekitar pukul 22.14 WIB ke dalam area Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.