JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ‘penyakit’ birokrasi kental dengan nepotisme di wilayah Papua. Nepotisme itu tampak dari pengangkatan ASN yang berdasarkan kedekatan keluarga.
Hal itu ditemukan KPK setelah menggelar rapat koordinasi MCP dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) se-Papua Barat Daya, Rabu (3/7/2024).
“Ada patologi birokrasi atau penyakit birokrasi di Papua. Di mana Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya diangkat karena kedekatan, nepotisme kekeluargaan. Itu sangat kental di wilayah Timur, bukan karena jual-beli jabatan. Celakanya, kedekatan itu berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria dalam keterangannya yang diterima Kamis (4/7/2024).
Dian menjelaskan tim KPK juga menemukan adanya dugaan suap dan gratifikasi oleh pegawai Bappenda Kota Sorong dari wajib pajak, dengan nilai Rp130 juta setiap bulan. Praktik ini diduga, telah berlangsung lama hingga menimbulkan kebocoran pendapatan daerah yang signifikan.
"Jelas-jelas ini masuk gratifikasi, tapi yang bersangkutan malah dipertahankan di Bappenda karena ada unsur kedekatan. Sehingga kalau kita lihat, postur APBD Kota Sorong itu pendapatan daerah yang berasal dari pajak, hanya masuk 5,13% saja. Tapi belanja pegawainya mencapai 41,23%,” ujar dia.
Atas temuan ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi sistem birokrasi di Papua. Sebab, nepotisme dan kurangnya kompetensi ASN mampu membuka celah bagi perilaku lancung yang berakibat pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.