JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal itu karena salah satu program pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla itu memakan anggaran besar.
“Pembiayaan infrastruktur sekitar Rp4.000 triliun, maka KPK punya perhatian khusus. Salah satunya kawal anggaran, ada e-planning, berharap e-planning dan e-budgeting, serta kajian khusus proyek infrastruktur,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Taman Soeropati, Menteng, Minggu (9/12/2018).
Menurutu dia, besarnya anggaran infrastruktur di Indonesia juga rawan disalahgunakan oleh siapa pun. Dia mencontohkan celah yang dapat dimanfaatkan tindak pidana korupsi karena mulai dari rencana hingga eksekusi dilakukan oleh lingkaran antara pemerintah dan penguasaha.
“Ini enggak bagus. Dia (pemerintah) yang ketok palunya, dia juga yang ingin dikerjakan oleh perusahannya. Begini-begini itu terjadi bukan cuma di parlemen dan terjadi juga di eksekutif,” ujar dia.
Menurut dia, awal terjadinya korupsi, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif ketika penyusunan anggaran.
“Jadi ada dua. Ada uang pokir dan uang ketok, jadi banyak istilahnya. Salah satu sumber dari pada korupsi adalah ketika penyusunan anggaran itu, misalnya kita mengenal uang pokok pikiran (pokir),” tutur dia.