JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus tertahannya beras impor 490.000 ton di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tertahannya beras ini berpotensi menimbulkan biaya denda (demurrage) sebesar Rp350 miliar.
“Menanggapi informasi terkait adanya biaya demurrage (denda) akibat tertahannya beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kami sampaikan bahwa KPK bersama 4 kementerian/lembaga lainnya (Bappenas, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, Menpan RB) yang tergabung dalam STRANAS PK, terus mendorong reformasi tata kelola pelabuhan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi,” kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (19/6/2024).
Tessa menjelaskan, langkah tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis dan tata kelola melalui layanan pelabuhan secara digital. Tessa mengatakan, proses yang efektif dan biaya efisien dalam sistem pelabuhan penting untuk mencegah perilaku korup.
“Alhasil dapat mengurangi biaya logistik sekaligus kepastian waktu layanan,” ujar Tessa.
Menurut Tessa, saat ini juga telah diedarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang penerapan pelayanan secara penuh.