Ia pun menyatakan, KPK tidak bisa berbuat apa-apa jika akhirnya lembaganya digabung dengan Ombudsman. Namun, Alex berharap, masyarakat dan kelompok pegiat antikorupsi bisa bersuara dan menyatakan bahwa KPK masih dibutuhkan di Indonesia.
"Kami kan engga bisa apa-apa ketika misalnya itu sudah menjadi suatu kebijakan putusan pemerintah dan didasarkan atas undang-undang," katanya.
Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadhana, mengaku mendengar kabar penggabungan KPK dan Ombudsman. Bahkan, kata dia, informasi tersebut sudah dibahas di Bappenas.
"Karena informasi yang kami dapat, oh ini sudah dibahas loh di Bappenas, rencana ingin menjadikan KPK lembaga pencegahan korupsi, melebur ke Ombudsman," ujarnya.