KPK Kirim Surat Keberatan ke Ombudsman terkait Dugaan Maladministrasi TWK

Raka Dwi Novianto
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan surat keberatan atas LHAP terkait dugaan maladministrasi TWK akan diserahkan ke Ombudsman RI, Jumat (6/8/2021). (Foto: MNC Portal Indonesia/Raka Dwi Novianto)

Najih membeberkan tiga isu utama dalam proses TWK pegawai KPK yang berpotensi melanggar maladministrasi. Pertama, kata dia, terkait dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, sambungnya, ada proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Terakhir, Ombudsman menemukan potensi maladministrasi pada tahap penetapan proses asesmen TWK. Ombudsman akan melaporkan tiga temuan maladministrasi tersebut kepada pimpinan KPK hingga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Oleh karena itu, Ombudsman memandang bahwa temuan atau hasil pemeriksaan ORI kita sampaikan kepada Ketua KPK atau Pimpinan KPK, dan yang kedua adalah kepada Kepala BKN," tutur Najih.

"Dan yang ketiga adalah surat saran kepada Presiden agar temuan maladministrasi yang didapati oleh pemeriksaan Ombudsman ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah selanjutnya," katanya.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
60 menit lalu

Ombudsman Terima 8 Laporan terkait Kopdes Merah Putih, Ini Daerah Asalnya

3 jam lalu

KPK Periksa Lagi Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan

9 jam lalu

KPK Usut Kickback Proyek BNPB, Perusahaan Swasta Diduga Setor Uang hingga Emas ke Pejabat

10 jam lalu

KPK Periksa 18 Pejabat Klaten, Usut Aliran Uang yang Diterima Bupati Hamenang

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal