KPK Kirim Surat Keberatan ke Ombudsman terkait Dugaan Maladministrasi TWK

Raka Dwi Novianto
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan surat keberatan atas LHAP terkait dugaan maladministrasi TWK akan diserahkan ke Ombudsman RI, Jumat (6/8/2021). (Foto: MNC Portal Indonesia/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirimkan surat keberatan kepada Ombudsman RI terkait laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP). Dalam LHAP itu, Ombudsman menyimpulkan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK terkait proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai lembaga antikorupsi itu menjadi ASN.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8/2021).

"Karena itu kami menyampaikan keberatan berdasarkan landasan hukum Pasal 25 ayat 6 b," ujar Ghufron.

Ghufron mengungkapkan surat keberatan atas LHAP Ombudsman itu akan disampaikan KPK pada Jumat (6/8/2021) besok.

"Dan kemudian kami akan menyampaikan surat keberatan ini sesegera mungkin besok pagi ke Ombudsman RI," ucapnya.

Surat keberatan itu, kata Ghufron merupakan bentuk respons KPK sebagaimana diatur dalam peraturan Ombudsman RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Ombudsman RI No 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan

"Berdasarkan Pasal 25 6 b diatur bahwa dalam hal terdapat keberatan dari terlapor atau pelapor terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan LHAP maka keberatan disampaikan kepada ketua Ombudsman RI," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI telah merampungkan pemeriksaan terkait proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil pemeriksaan Ombudsman, ditemukan tiga pelanggaran atau maladministrasi dalam proses pelaksanaan TWK pegawai KPK.

"Tiga hal ini yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi dan secara umum, maladministrasi itu dari hasil pemeriksaa kita, memang kita temukan," kata Ketua Ombudsman, Mokh Najih saat menggelar konferensi pers secara virtual, Rabu (21/7/2021).

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
51 menit lalu

Ombudsman Terima 8 Laporan terkait Kopdes Merah Putih, Ini Daerah Asalnya

3 jam lalu

KPK Periksa Lagi Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan

9 jam lalu

KPK Usut Kickback Proyek BNPB, Perusahaan Swasta Diduga Setor Uang hingga Emas ke Pejabat

10 jam lalu

KPK Periksa 18 Pejabat Klaten, Usut Aliran Uang yang Diterima Bupati Hamenang

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal