KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset, Sebut Bisa Bikin Koruptor Kapok

Nur Khabibi
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Foto: Istimewa)

KPK juga berharap setiap penindakan yang dilakukan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dengan demikian, penindakan tersebut dapat memberikan efek gentar sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Nah, berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset, tapi juga dibutuhkan terobosan-terobosan lain, termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)," ucapnya.

"Seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, kemudian suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery, ya," sambungnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang.

Kesepakatan tersebut diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027. Forum tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
2 jam lalu

KPK Periksa Sestama BNPB, Dalami Penunjukan Langsung Vendor Proyek Pakai Dana Bencana

18 jam lalu

Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian

19 jam lalu

Botok Pati cs Bertemu Pimpinan DPR, Bersyukur UU Perampasan Aset Disahkan

19 jam lalu

UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal