KPK juga berharap setiap penindakan yang dilakukan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dengan demikian, penindakan tersebut dapat memberikan efek gentar sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.
"Nah, berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset, tapi juga dibutuhkan terobosan-terobosan lain, termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)," ucapnya.
"Seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, kemudian suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery, ya," sambungnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang.
Kesepakatan tersebut diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027. Forum tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.