JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri jumlah pejabat negara yang asal-asalan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jumlah tersebut bakal diumumkan ke publik.
"Kami sedang masih menginput datanya dari teman-teman LHKPN," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (11/12/2024).
Dia mengungkapkan pihaknya bakal meningkatkan pengawasan penyampaian LHKPN, dari sekadar sebatas menghitung kepatuhan menjadi sekaligus memantau validitas pengisian.
"Saat ini kita meningkatkan bukan hanya pemenuhan laporan, tapi sejauh mana validitasnya," ujarnya.
Ghufron melanjutkan, jumlah pejabat yang asal mengisi LHKPN akan disampaikan ke publik sebelum periode pimpinan saat ini berakhir.
"Apakah hasilnya bagaimana nanti di akhir tahun ini sebelum kami beralih kepemimpinan nanti akan kami sampaikan," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango prihatin banyak pejabat negara yang tidak jujur saat mengisi data LHKPN. Padahal, kata dia, LHKPN merupakan instrumen penting untuk pencegahan korupsi.
"Hanya saja ada yang kita minta perhatian kepada pemerintah dari pemerintah, bahwa ternyata pengisian LHKPN itu lebih banyak abal-abalnya daripada benarnya. Fakta pengisian itu enggak benar," kata Nawawi dalam acara Seminar Nasional Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (9/12/2024).