JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa sejumlah pegawai hingga petinggi Lippo Group dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Dalam pemeriksaan itu KPK menemukan adanya perbedaan keterangan antara petinggi dengan pegawai Lippo Group.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan, para saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. KPK juga mengingatkan kepada para pihak jangan berupaya memengaruhi saksi.
"Selain adanya dugaan backdate dalam rekomendasi perizinan Meikarta, KPK juga menemukan adanya ketidaksinkronan keterangan saksi dari pejabat dan pegawai Lippo Group," ujar Febri melalui pesan singkat, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Menurutnya, saksi yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu terancam pidana sesuai Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu ada ketentuan larangan melakukan perbuatan obstruction of justice di Pasal 21 UU Tipikor. "Kami ingatkan pada saksi agar memberikan keterangan secara benar," ucapnya.
Sampai saat ini KPK telah memeriksa 69 saksi yang terdiri dari 12 orang pejabat Pemprov Jawa Barat, 17 dari pihak Pemkab Bekasi, dan 40 orang dari Lippo Group.
KPK sudah memeriksa CEO Lippo Group James Riady. KPK juga sudah menggeledah rumah bos Lippo Group itu.
Usai pemeriksaan selama sembilan jam, James Riady mengakui pernah bertemu Bupati nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Namun, James Riady membantah dalam pertemuan itu membahas proyek Meikarta.
Pengakuan yang sama juga disampaikan Neneng usai menjalani pemeriksaan di KPK. Neneng mengaku, pertemuannya dengan James Riady hanya membahas persoalan yang sifatnya umum.