JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020. Salah satu yang dibahas kesiapan dukungan anggaran.
"Kebutuhan anggaran untuk PSU terutama untuk menutup biaya honorarium badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS), pengadaan dan distribusi logistik, bimbingan teknis/pelatihan, sosialisasi, serta kelengkapan APD," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).
Berdasarkan data yang dikumpulkan kemarin, kata dia, didapatkan data bahwa 9 daerah telah memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan PSU. Anggaran tersebut berasal dari sisa hasil efisiensi yang dilakukan jajaran KPU di daerah dalam mengelola anggaran hibah pemda yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Untuk 9 daerah ini, yang perlu dilakukan hanya pengajuan revisi anggaran sesuai kebutuhan PSU masing-masing," ujarnya.
Sementara, kata Pram, ternyata masih ada 7 daerah yang membutuhan anggaran untuk PSU. Termasuk dua daerah yang melaksanakan PSU di semua TPS. Namun Pram tidak menyebut daerah yang membutuh anggaran menggelar PSU.