JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan persetujuan ke DPR mengenai perubahan Peraturan KPU (PKPU) untuk penggantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka.
Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, pada intinya KPU sudah siap mencoret nama-nama calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan tersebut disampaikan ke DPR dalam bentuk perubahan PKPU.
KPU berharap bisa mendiskualifikasi calon kepala daerah tersangka sebelum pencoblosan pilkada pada Juni 2018 mendatang. Namun, KPU baru bisa melakukan itu jika sudah diatur dalam PKPU.
“Jadi dalam pencoblosan nanti memungkinkan pemilih untuk mendapatkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas,” ungkap Arif Budiman di Jakarta, Senin (2/4/2018).
Menurut dia, undang-undang hanya mengatur calon kepala daerah untuk mundur setelah status hukumnya berkekuatan tetap. Namun, sangat merugikan pemilih yang tidak mendapatkan pemimpin yang bersih dan berintegrasi.