JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bakal mempersiapkan tim hukum jika terdapat permohonan atas perselisihan hasil sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU beranggapan bahwa setiap hasil Pemilu itu berpotensi untuk disengketakan.
"Karena yang namanya Pemilu itu potensial untuk disengketakan maka KPU menyiapkan tim hukum untuk menjadi kuasa hukum dalam KPU dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Sabtu (9/3/2024).
Namun demikian, berapa jumlah tim dan siapa-siapa tokoh tim itu belum dipersiapkan. KPU akan menunggu berapa banyak berperkara yang teregister di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu.
"Berapa tim dan kemudian siapa namanya belum kita putuskan. Baru kita bisa tentukan kalau kita sudah punya gambaran perkara yang diregister oleh MK," katanya.
Hasyim juga menjelaskan bahwa permohonan perselisihan hasil sengketa Pemilu terbatas selam 3 x 24 jam. Artinya keputusan KPU membacakan hasil Pemilu menjadi acuannya.
"Seperti pengalaman 2019, penetapannya sekitar jam 01.00 WIB dini hari lebih, catatlah 01.30 WIB. Maka begitu diketok palu, tanggal 20 Maret 2024 jam 01.30 WIB dini hari, maka sejak saat itu jam yang ukurannya 3 x 24 jam di Mahkamah Konstitusi berjalan," kata dia.
Hasyim menyebut masa pendaftarannya itu bukan hitungan hari kerja, tapi hari kalender. Alasannya karena undang-undang pemilu menyebutkan 3x24 jam para pihak peserta pemilu yang mengajukan sengketa komplain terhadap penetapan hasil pemilu itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.