KPU Umumkan DPT Pemilu 2024 Capai 204 Juta Orang, Bawaslu Beri Catatan

Achmad Al Fiqri
KPU resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024. (Foto: MNC).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 orang. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat adanya beberapa pemilih yang tidak dikenali dalam daftar DPT tersebut.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, mengatakan masih ditemukan puluhan pemilih yang tidak dikenali dalam DPT. Salah satu contohnya terdapat 52 pemilih yang tidak dikenali dalam DPT di Tuban.

"Kami mencatat hal tersebut sebagai catatan untuk ditindaklanjuti, misalnya seperti yang terjadi di Tuban, ada 52 pemilih yang tidak dikenali. KPU telah mengirim surat kepada Dukcapil untuk meminta klarifikasi, namun hingga saat ini belum ada respon dari Dukcapil. Oleh karena itu, hal ini masih perlu kita pastikan lagi," kata Lolly saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2023).

Bukan hanya itu, Lolly juga mengatakan bahwa KPU harus menindaklanjuti temuan adanya 13.743 pemilih yang tidak dikenali di Maluku Utara. KPU perlu mengonfirmasi data pemilih yang jumlahnya ribuan tersebut.

"Masalah ini juga perlu ditindaklanjuti, termasuk dalam hal data yang invalid, seperti yang telah disampaikan sebelumnya," ucap Lolly.

"Nah, ini masih tahap pelaksanaannya, kami akan terus memantau setelah penetapan DPT. Jadi, catatan ini masih akan kita tinjau," tuturnya.

Meskipun demikian, Lolly menilai bahwa terdapat mekanisme lain yang dapat memfasilitasi pemilih yang tidak dikenali tersebut. Salah satunya adalah dengan memasukkan pemilih yang tidak dikenali ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Mekanisme lainnya adalah melalui DPK. Nantinya kita akan melihat bagaimana hal ini berjalan. Yang jelas, catatan-catatan dari Bawaslu sejauh ini ada yang telah dapat diatasi, namun masih ada yang sedang dalam proses penyelesaian," kata Lolly.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
Internasional
6 hari lalu

Junta Militer Myanmar Gelar Pemilu Kontroversial, Perang Saudara Masih Berkecamuk

Nasional
12 hari lalu

Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi Laporkan ANRI hingga KPU ke Ombudsman

Internasional
22 hari lalu

Didemo karena Gagal Berantas Korupsi, PM Bulgaria Mundur

Nasional
26 hari lalu

KIP Cecar KPU soal Pengecualian Informasi di Salinan Ijazah Jokowi: Anda Paham Tidak?

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal