Dilihat dari sebaran wilayah, Pulau Jawa masih menyerap porsi KPP terbesar, yakni Rp18,48 triliun untuk 86.333 debitur. Urutan berikutnya ditempati Sumatera dengan nilai penyaluran Rp4,10 triliun bagi 14.429 debitur, disusul Sulawesi sebesar Rp2,45 triliun dengan 6.850 debitur.
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara membukukan Rp1,83 triliun untuk 4.936 debitur, sedangkan Maluku dan Papua mencatatkan serapan Rp405,08 miliar bagi 1.015 debitur. Data tersebut menunjukkan jangkauan KPP telah merambah berbagai daerah di Tanah Air, meski penyalurannya masih terkonsentrasi di Jawa.
Pemerataan akses kredit pun menjadi fokus penting ke depan agar manfaat program perumahan dapat dinikmati lebih merata oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah lain.
Di tingkat provinsi, lima daerah mencatat realisasi KPP tertinggi secara nasional. Jawa Tengah berada di posisi pertama dengan nilai sekitar Rp6,62 triliun, diikuti Jawa Timur sekitar Rp4,78 triliun dan Jawa Barat Rp4,59 triliun. Dua peringkat berikutnya ditempati Sulawesi Selatan dengan penyaluran sekitar Rp1,36 triliun serta Bali sekitar Rp1,08 triliun.
Besarnya penyaluran kredit di kelima provinsi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus aktivitas pembiayaan perumahan di daerah. Pembiayaan tersebut juga berpeluang memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari pengadaan bahan bangunan hingga jasa konstruksi dan pengembangan perumahan.