JAKARTA, iNews.id – DPR mempertanyakan langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggandeng Netflix dalam program Belajar dari Rumah. Sebab, industri kreatif di Tanah Air punya kemampuan setara atau bahkan lebih unggul dari layanan streaming asal Amerika Serikat itu.
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono khawatir, kerja sama Kemdikbud-Netflik dapat mengancam eksistensi industri kreatif Tanah Air. Belum lagi status hukum Netflix juga belum jelas.
“Saya yakin pekerja seni dan tenaga peneliti serta pengajar kita mampu membuat konten-konten yang tak kalah hebatnya dan lebih sesuai dengan kurikulum Indonesia," kata Dave Laksono, Kamis (18/6/2020).
Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, Netflix juga belum memenuhi kewajiban kepada negara untuk membayar pajak. Bahkan, nilai pajak yang belum dibayarkan penyedia layanan streaming itu mencapai miliaran rupiah.
Mestinya, kata dia, kewajiban itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemdikbud semestinya juga memperhatikan hal-hal seperti ini.