Meski demikian, Said menegaskan hingga saat ini Presiden maupun pemerintah belum memutuskan lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon. Dengan demikian, Danantara masih sebatas usulan dari KSPI dan Partai Buruh.
"Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada," katanya.
Said Iqbal menjelaskan, dalam skema dana cadangan pesangon, pengusaha diwajibkan menyisihkan dana melalui iuran yang disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah. Dana tersebut nantinya dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan operasional maupun kepentingan bisnis lainnya.
Ia menyebut, dana cadangan pesangon bukan merupakan program jaminan sosial, melainkan kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak pekerja. Skema ini diharapkan dapat menjamin pembayaran pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga dinyatakan pailit.
“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” ujar Said Iqbal.