"Kalau memang ada sekarang ketentuan tidak kooperatif membuat orang ditolak penangguhan penahanannya berarti ini ada pasal baru. Karena dasarnya kan tiga (alasan penangguhan) untuk ditolak yakni melarikan diri, mengulang lagi, dan menyerahkan barang bukti. Enggak ada karena tidak kooperatif," ucapnya.
Tim Kuasa Hukum Kivlan Zen yang tergabung dalam Tim Pembela Hukum (TPH) Kivlan Zen Advokat Rakyat Semesta menyampaikan surat permintaan pemberian jaminan penangguhan penahanan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terhadap Kivlan dengan nomor 17/TPHKZ-ARS/RR/0719.
Tidak hanya itu, di dalam surat tersebut, kuasa hukum Kivlan memohon bantuan Ryamizard untuk mengomunikasikan dengan Kapolri dan memberikan surat penjaminan guna melepaskan kliennya dan penahanan oleh kepolisian yang sudah dijalani sekitar 40 hari.
Kivlan ditetapkan tersangka atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal pada 29 Mei 2019. Pensiunan jenderal kelahiran Langsa, Aceh ini juga bersatus tersangka makar. Kivlan lantas mengajukan gugatan praperadilan yang diterima PN Jaksel dengan nomor register 75/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL.