JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat dinilai terus berupaya mengadu domba kubu Moeldoko dengan pemerintah. Salah satunya dengan melontarkan intrik politik belah bambu mendukung Ali Mochtar Ngabalin untuk menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Moeldoko.
Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems mengatakan, sebelum Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara, kubu Cikeas mengadu domba antarpejabat Pemerintahan Jokowi, di antaranya Menkumham, Menko Polhukam, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) hingga Kapolri.
"Sedangkan sinyal politik sudah menunjukkan pihak Istana tidak pernah ikut campur atau melakukan intervensi terhadap persoalan internal Demokrat, melalui keputusan Menkumham Pak Yasonna Laoly yang menolak pengesahan KLB Sibolangit," ujar Saiful Huda di Jakarta, Senin (5/4/2021).
Dia mengingatkan, pergantian Kepala KSP kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, meski sebelumnya banyak yang mendesak agar Moeldoko mundur dari KSP terkait kisruh Demokrat.
"Dan ketika anggapan rangkap jabatan yang keliru itu mereka kemukakan, begitu mudahnya semuanya dapat kami bantah atau patahkan, mereka semuanya diam. Kepala KSP dan ketua umum partai bukanlah bentuk rangkap jabatan," ucapnya.