“Berita yang tersebar bahwa Pemerintah Tiongkok anti-Islam adalah pesan yang dibawa kepentingan tertentu, menunggang pada kekuatan politik tertentu, dan tujuannya untuk membawa segala macam krisis tersebut ke Indonesia. Bahkan, banyak berita hoaks diproduksi. Kami menemukan banyak link berita yang tidak sesuai fakta, seperti foto-foto kejadian lain tapi disebut itu kejadian yang menimpa etnis Uighur di Xianjiang. Ini jahat sekali,” ungkap Gus Yaqut.
PP GP Ansor, terang Gus Yaqut, memantau alur tersebut sejak meredupnya ISIS di Timur Tengah, kalahnya ISIS di Marawi, hingga bubarnya HTI di Indonesia. Kepentingan politik transnasional menggunakan isu kebijakan Pemerintah China di Xinjiang dengan objek Suku Uighur seolah ini peperangan antara China vs Islam, dengan tujuan terjadi chaos dengan sentimen agama seperti yang mereka lakukan di Suriah dan Irak.
Gus Yaqut mengatakan, separatis dari etnis Uighur yang merupakan alumni ISIS Suriah kembali ke China bertujuan melanjutkan “Jihad” dengan mengedepankan isu agama sebagai pintu pembuka rencana rusuh dan teror di Asia pada umumnya.
“Separatisme ini tentu saja ditangani Pemerintah Tiongkok (China) dengan cara dan langkah mereka yang harus dihormati oleh semua pihak karena menyangkut kedaulatan sebuah negara bangsa,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Gus Yaqut, persoalan Xinjiang tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan anti-Islam. Yang dilakukan otoritas China adalah tindakan untuk mencegah gerakan separatisme, sehingga jika pun ada dugaan terjadinya tindakan pelanggaran HAM di sana tetap harus ditempatkan pada persoalan cara penanganan separatisme yang kurang tepat, bukan pada kesimpulan bahwa Pemerintah China anti-Islam.